Kasus Kemendag : DASAR HUKUM PENGELOLAAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TAHUN 2002 – 2009

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah
ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuanketentuan
mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;


Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad
1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup:
a. pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam
dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan;
b. belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja
pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun
anggaran bersangkutan;
c. defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan
belanja negara;
d. pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup
defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri;
e. surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan
belanja negara.
(2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Negara
pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Pasal 3
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undangundang
dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
(2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
a. anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan;
b. anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis
belanja.
Pasal 4
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan
penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Pasal 5
(1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai
kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di
lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
(2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga
membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen
anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
(3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk :
a. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian
kegiatan (DIK);
b. pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).
(4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat
yang diberi wewenang sebagai :
a. penandatangan SKO;
b. atasan langsung bendaharawan;
c. bendaharawan.
(5) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilarang
merangkap jabatan dimaksud.
Pasal 6
(1) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian
anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga.
(2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 7
(1) Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada
waktunya ke rekening Kas Negara.
(2) Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
(3) Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.
Pasal 8
(1) Departemen/lembaga wajib :
a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya;
b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
c. melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
d. mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;
e. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
f. mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.
(2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 9
(1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara
optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga,
dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan
kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan,
dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari
Presiden atas usul Menteri Keuangan;
b. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya
dapat dihapus dengan cara dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan
menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau
barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis
Menteri Keuangan.
(3) Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku
dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak
laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara.
(5) Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan
barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(6) Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan (6) diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
(8) Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali
untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan
tersendiri.
(9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama
pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor
seluruhnya ke Rekening Kas Negara.
(10) Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi
pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi
untuk tiap-tiap pengeluaran.
(2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak
diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
(3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak
diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk
tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
(4) Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja
operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.
Pasal 11
(1) Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen
anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
(2) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dananya
bersumber dari dalam negeri dan atau luar negeri berlaku selama 1 (satu) tahun
anggaran.
(3) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO merupakan
dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
Pasal 12
(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan;
b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta
fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan
bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
(3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 13
(1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran
untuk keperluan :
a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/
lembaga/pemerintah daerah;
b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya
untuk berbagai peristiwa;
c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/
pemerintah daerah;
d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang
tersebut di atas.
(2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian
kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan
dilakukan sesederhana mungkin.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan
termasuk harga satuannya.
(2) Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data
dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik,
departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.
(4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh :
a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan
lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung
personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi;
b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan
departemen/lembaga yang bersangkutan;
c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertim-bangan dari instansi
terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah
provinsi/kabupaten/kota yang ber-sangkutan;
d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk
keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung
sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.
Pasal 15
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan
Keputusan Presiden tersendiri.
Pasal 16
(1) Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
(2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah
luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran tidak memerlukan
persetujuan Menteri Keuangan.
(3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnya dengan
pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun
anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahun
anggaran pembebanan dana.
(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah
dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta
asing.
(5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah
murni.
(6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak dapat
dilakukan dalam bentuk valuta asing.
(7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat
dilaksanakan apabila naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum
ditandatangani.
(8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 17
(1) Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensif-kan pelaksanaan
pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
(2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan
pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.
Pasal 18
(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemen/ lembaga, pemerintah
daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan bahan-bahan
keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian
Direktur Jenderal Pajak.
(2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan
pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai
wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 19
(1) Menteri/pimpinan departemen/lembaga berkewajiban mengoptimalkan penerimaan
negara bukan pajak meliputi sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN
dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
(2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wajib dipungut sewa.
(3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang
milik negara yang dipergunakan oleh pihak ketiga.
(4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa.
(5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),
(3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 20
(1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib
menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya
ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
(2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh
penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurangkurangnya
sekali seminggu.
(3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan
badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pasal 21
(1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan negara ke rekening Kas Negara
diperhitungkan dengan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran pada
departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
(2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam
penguasaannya:
a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20;
b. atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.
BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTIN
Pasal 22
Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran rutin di
lingkungan departemen/ lembaga yang dipimpinnya.
Pasal 23
(1) Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin, departemen/lembaga membuat DIK atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas
Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga, ditandatangani oleh :
a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan
lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk atas
nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di daerah.
(3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai
dasar pelaksanaan pengeluaran rutin setelah mendapat pengesahan dari :
a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat
di Pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah.
(4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIK atau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan kepada :
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
e. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA) Direktorat Jenderal Anggaran;
f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
(5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
a. Direktorat Jenderal/unit eselon I dan kantor/satuan kerja; dan
b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga.
(6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIK yang telah
disahkan kepada :
a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. Direktur Jenderal Anggaran;
c. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
d. Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga yang bersangkutan;
e. Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan Kas Negara (BPKP);
f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala KAR);
Pasal 24
(1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh :
a. Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada Departemen/ Lembaga/instansi/
kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat di Pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk untuk
DIK yang dibuat di daerah.
(2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak DIK yang dibuat di pusat kepada kepala
kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk
menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah kepada kepala kantor/satuan kerja
yang bersangkutan.
Pasal 25
(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan
bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan
sebagai SKO yang dibuat di pusat.
(2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas nama menteri/ pimpinan lembaga
menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah.
(3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi fisik maupun keuangan
atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana
tersebut dalam DIK yang bersangkutan.
Pasal 26
(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar DIK
instansi pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran
berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk.
(2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar-DIK
instansi vertikal departemen/lembaga diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan :
a. Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi satu kantor/satuan
kerja;
b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang
bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan kerja.
(3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/pergeseran DIK
kepada :
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
c. Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN);
d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
e. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang
bersangkutan;
f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
g. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan
perubahan/ pergeseran DIK kepada :
a. Direktur Jenderal Anggaran;
b. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
c. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
d. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
e. Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang
bersangkutan;
f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
g. Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
h. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor dan atau dalam satu
atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembaga yang bersangkutan.
(2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara
lengkap.
(3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari :
a. Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai;
b. Belanja pegawai ke belanja non pegawai;
c. Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin Perwakilan Republik Indonesia
termasuk perwakilan departemen/lembaga di luar negeri untuk keperluan
pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri.
(4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 28
(1) Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan
kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan
kerja dan menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi
pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun
anggaran.
(2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur
negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendengar pertimbangan Menteri
Keuangan dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelah
mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.
(3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinan
lembaga dan Menteri Keuangan sebagai bahan perencanaan pengeluaran rutin paling
lambat 4 (empat) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.
(4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada :
a. pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga yang kelebihan pegawai;
b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya;
c. pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
(5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
(7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan
lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani surat keputusan kepegawaian.
(8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagai-mana dimaksud pada
ayat (7) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera
dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat
tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan
Lembaga yang bersangkutan.
(9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan
yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan
bersangkutan.
(10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan
membebani anggaran belanja negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin
menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan
yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.
(11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), formasi bagi
pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang
bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya.
(12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanya diperkenankan melakukan
pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut
telah tersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan.
(13) Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara
Nasional lndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan
berdasarkan peraturan pemerintah.
(14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan
Presiden.
(15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atas tidak diperkenankan
pemotongan untuk keperluan apapun kecuali atas persetujuan
pejabat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan.
Pasal 29
(1) Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan oleh kepala
kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.
(2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun.
(3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).
Pasal 30
(1) Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam
bentuk uang.
(2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan
atas usul menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
(4) Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan
pangan dalam bentuk uang dan mengatur lebih lanjut pelaksanaannya.
Pasal 31
(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak.
(2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh
tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya
tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.
(3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak
berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak
dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).
Pasal 32
Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 33
(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal
yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah
orang dan lamanya perjalanan.
(2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat
yang ditunjuk.
(3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan,
dan harus dilengkapi dengan:
a. penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan
menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan;
b. izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi
lain;
c. pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan
dibebankan.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali
dari luar negeri;
b. perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri.
(5) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah wewenang
Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan,
dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK
bersangkutan.
(6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan
nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
(7) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap
dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap.
(8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumsum) kepada
pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas.
(9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan
perjalanan dinas.
Pasal 34
(1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangon kecuali di tempat yang
baru mendapat perumahan.
(2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk
makan, untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
(3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan
mengenai pemberian uang pesangon pindah.
Pasal 35
(1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.
(2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan menteri yang berwenang dalam bidang pendayagunaan
aparatur negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.
Pasal 36
(1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pem-bentukan kantor/satuan
kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis menteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
(2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/ penyem-purnaan organisasi
departemen/lembaga dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan
departemen/lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari
departemen/ lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN
PEMBANGUNAN
Pasal 37
(1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran
pembangunan di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
(2) Untuk melaksanakan program pembangunan yang bersifat lintas
sektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantara departemen/lembaga yang
bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 38
(1) Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan, departemen/ lembaga/instansi
vertikal/pemerintah daerah membuat DIP atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan
Menteri Keuangan.
(2) DlP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas
Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi,
ditandatangani oleh :
a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan
lembaga untuk yang dibuat di pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat lain yang
ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di daerah.
(3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai
dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan setelah mendapat pengesahan dari :
a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat
di pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah.
(4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di pusat dan telah disahkan kepada :
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah
kepada :
a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
c. Direktur Jenderal Anggaran;
d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR);dan
i. Pemimpin proyek yang bersangkutan;
(6) Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat dan di daerah yang telah disahkan
kepada :
a. Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan;
b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga;
c. Gubernur/Bupati/Walikota.
Pasal 39
(1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO
yang telah disahkan disusun petunjuk operasional (PO) oleh :
a. Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/
lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat
di pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk
membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah.
(2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada
:
a. Direktur Jenderal Anggaran; dan
b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk
menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah kepada :
a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
Pasal 40
(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan pemimpin
dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat.
(2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk
atas nama menteri/pimpinan lembaga, menetapkan pemimpin proyek dan
bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan
sebagai SKO yang dibuat di daerah.
(3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh
pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek sepanjang lokasi proyek
tersebar di beberapa kabupaten/kota.
(4) Pejabat eselon I dan eselon II serta Kepala Kantor/Dinas/ Desa/ Satuan kerja tidak
diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpin proyek/bagian proyek dan atau
bendaharawan.
(5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota
kabupaten/kota terdekat.
Pasal 41
Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari
segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
Pasal 42
(1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium.
(2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium
dari 1 (satu) proyek.
(3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur untuk kepentingan proyek diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 43
(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh:
a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari
menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di
pusat.
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasar-kan usulan dari
Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/ gubernur atau pejabat yang
ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah.
(2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :
a. dari belanja modal ke belanja penunjang;
b. dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik.
(3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin Menteri Keuangan.
(4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO yang dibuat di pusat disampaikan kepada :
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO yang dibuat di daerah disampaikan kepada :
a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
c. Direktur Jenderal Anggaran;
d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(6) Departemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebagai SKO yang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah
yang telah disahkan kepada :
a. Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan;
b. Inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga;
c. Gubernur/Bupati/Walikota.
Pasal 44
(1) Berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO yang telah disahkan disusun PO oleh :
a. pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/lembaga
yang membawahkan proyek bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk
untuk proyek yang direvisi di daerah.
(2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di pusat
kepada :
a. Direktur Jenderal Anggaran; dan
b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(3) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk
menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di daerah kepada :
a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
Pasal 45
(1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakan penyediaan dana
pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar
negeri.
(2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus
dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO.
(3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia
uang muka bagi proyek dimaksud.
(4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila
uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.
Pasal 46
(1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai
dengan akhir tahun anggaran, ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas
beban bagian anggaran departemen/ lembaga bersangkutan.
(2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa pekerjaan
berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.
Pasal 47
Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber
dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi.
Pasal 48
(1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan
proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita
acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal
Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
(2) Dalam pelaksanaan dekonsentrasi pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil
pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga
melalui gubernur dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
(3) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pemimpin proyek menyerahkan proyek atau
hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan
lembaga melalui gubernur/bupati/ walikota/kepala desa dengan berita acara
penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Anggaran.
(4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan status proyek yang telah selesai berikut
kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam
lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Dalam hal hasil proyek tersebut pada ayat (4) akan diserahkan pemanfaatannya
kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek diatur sebagai berikut :
a. Departemen/lembaga wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk hasil proyek
yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Pemerintah daerah/desa wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk hasil proyek
yang menjadi tanggung jawabnya;
c. BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya wajib mengatur penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan melalui anggaran belanja
BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya masing-masing untuk hasil proyek yang
menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 49
(1) Gubernur/Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat proyek-proyek
pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing melalui media cetak
setempat dan atau melalui media elektronik.
(2) Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh masing-masing pemimpin proyek
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek-proyek pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dunia usaha melalui asosiasi perusahaan
di daerahnya masing-masing.
BAB V
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA PERIMBANGAN
Pasal 50
(1) Dana perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
(2) Dana perimbangan terdiri dari :
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum; dan
c. Dana alokasi khusus.
Pasal 51
(1) Pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk
masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Tata cara penyaluran dana perimbangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana perimbangan dilakukan
oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 52
(1) Untuk keperluan penyaluran dana perimbangan Menteri Keuangan menerbitkan SKO
atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
(2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan SKO atau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebagai SKO kepada:
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. Gubernur/Bupati/Walikota;
c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD );
d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal
Anggaran;
g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
Pasal 53
(1) Dana perimbangan dapat diperhitungkan langsung untuk disetor ke Rekening Kas
Negara dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada
pemerintah pusat.
(2) Tata cara perhitungan, pemotongan dan penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
BAB VI
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DEFISIT
Pasal 54
(1) Pembiayaan defisit diperoleh dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar
negeri bersih.
(2) Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
non perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam
negeri, penjualan aset pemerintah dalam rangka program restrukturisasi dan sumber
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan
utang/pinjaman luar negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman
luar negeri tahun yang bersangkutan.
Pasal 55
(1) Pengelolaan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan
yang berlaku.
(2) Pemerintah Pusat dapat menerus-pinjamkan pinjaman luar negeri kepada pemerintah
daerah atau BUMN.
(3) Tata cara penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN
diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
(4) Tata cara penyaluran dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri diatur oleh
Menteri Keuangan.
BAB VII
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 56
(1) Penyaluran pengeluaran rutin dan pembangunan di lingkungan Departemen
Pertahanan dan Kepolisian RI melalui rekening kas negara pada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
(2) Tatacara penerimaan dan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan Departemen
Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia diatur bersama oleh Menteri
Keuangan dengan Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisian RI.
BAB VIII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 57
(1) Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan
pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya,
serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang
yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.
(2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan
kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang
bersifat fisik wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat
dapat diketahui :
a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek;
b. perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
c. penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa;
d. akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan.
(3) Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan
sebagai rekapitulasi pelaksanaan anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian
proyek dalam wilayah kerjanya, kepada pejabat eselon I yang bersangkutan.
Pasal 58
Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) pada
departemen/lembaga wajib:
a. Menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan
penatausahaan barang serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai
pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya;
b. Membuat laporan keuangan gabungan yang meliputi kantor unit eselon I yang
bersangkutan dan kantor-kantor vertikal di lingkungannya kepada menteri/pimpinan
lembaga atasannya c.q. Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat.
Pasal 59
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi triwulanan penggunaan dana
perimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan
kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
Pasal 60
(1) Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban
penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi
anggaran dan neraca departemen/lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui
Menteri Keuangan.
(2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang
menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib
menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan
c.q. Kepala BAKUN.
Pasal 61
Tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pertanggung-jawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59, dan 60 diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 62
(1) Dalam rangka intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), departemen/lembaga wajib melakukan
penatausahaan piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Pasal 63
Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan utang-piutang negara yang timbul
dalam rangka investasi dan penyertaan modal negara pada BUMN dan badan-badan
lainnya.
Pasal 64
Bank Indonesia atau bank pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Tunggal dan Bank
Operasional wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur
Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN :
a. Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai nota debet dan kredit yang
bersangkutan setiap hari;
b. Rekening koran Direktur Jenderal Anggaran setiap minggu disertai nota debet dan
kredit yang bersangkutan setiap hari;
c. Rekening koran untuk semua Rekening Khusus disertai nota debet dan nota kredit
setiap minggu;
d. Tembusan rekening koran lainnya milik pemerintah setiap minggu.
Pasal 65
Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan anggaran negara berdasarkan laporan
keuangan departemen/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
Pasal 66
(1) Pemimpin proyek di departemen/lembaga menyampaikan laporan bulanan
pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.
(2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentrasi menyampaikan laporan bulanan kepada
gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang
bersangkutan.
(3) Pemimpin proyek pelaksanaan tugas pembantuan menyampaikan laporan bulanan
pelaksanaan proyek kepada gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.
(4) Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
menyampaikan rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai proyek
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada menteri/pimpinan
lembaga dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah akhir bulan
yang bersangkutan.
(5) Menteri/pimpinan lembaga membuat rangkuman laporan konsolidasi triwulanan
mengenai seluruh proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) kepada
Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan dilaporkan secara
semesteran kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Menteri Keuangan dan Kepala
Bappenas.
(7) Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Pasal 67
Setiap pegawai negeri karena kelalaian atau kesengajaan melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan- ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
BAB IX
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 68
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dilakukan sebagai berikut :
a. Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor satuan kerja dalam
lingkungannya;
b. Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurangkurangnya
3 (tiga) bulan sekali;
c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi terhadap Surat
Perintah Membayar (SPM) mengenai kantor/satuan kerja dalam lingkungan
departemen/lembaga bersangkutan.
Pasal 69
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagai berikut :
a. Atasan langsung pemimpin proyek/bagian proyek menyelenggarakan pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek
yang bersangkutan;
b. Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaan kas bendaharawan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga melakukan verifikasi Surat Perintah
Membayar (SPM) mengenai proyek dalam lingkungan departemen/lembaga
bersangkutan.
Pasal 70
(1) Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan
pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan
kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan
sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada
lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang
membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada
Kepala BPKP.
Pasal 71
BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 72
Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepala BPKP, unit
pengawasan daerah/desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pasal 73
Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat/badan non pemerintah untuk
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
Pasal 75
Selama petunjuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini belum
ditetapkan, petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan
Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.
Pasal 76
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 77
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 73
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
UMUM
Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang.
Agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif
dan efisien maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud dengan Keputusan Presiden.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Pendapatan negara termasuk didalamnya yang berasal dari sumber daya alam dan jasa.
Ayat (2)
Pemerintah Daerah membantu dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan persetujuan adalah penetapan tarif dan izin pemanfaatan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda empat atau
lebih.
Yang dimaksud dengan barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi adalah barang
bergerak dengan nilai perolehan per satuan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) atau barang bergerak dengan nilai perolehan per paket usulan di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud produksi dalam negeri adalah produk-produk yang dihasilkan di dalam
negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud standardisasi adalah penggunaan satuan harga umum termasuk “Billing
Rate”.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud Pajak adalah Pajak Pusat.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran
untuk pembahasan DIK di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk
pembahasan DIK di daerah (propinsi)
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila suami istri kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan beras
diberikan untuk masing-masing suami istri menurut haknya sebagai pegawai negeri.
Disamping itu, tunjangan beras juga diberikan kepada istri atau suami dan anak-anak
sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang, pemeliharaan, perjalanan
dinas dan subsidi.
Pasal 33
Ayat (1)
Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
Perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi dan
melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Instansi vertikal dan pemerintah daerah propinsi membuat DIP sebagai pelaksana
dekonsentrasi. Sedangkan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, dan desa sebagai
pelaksana tugas pembantuan, DIP-nya dibuat di pusat oleh departemen/lembaga.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran
untuk pembahasan DIP di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk
pembahasan DIP di daerah (propinsi).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penetapan pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek mengacu pada
Pasal 40 ayat (1) dan (2).
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan harus selesai satu tahun anggaran. Apabila suatu
kontrak pekerjaan direncanakan akan melewati satu tahun anggaran harus dengan ijin
Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan proyek yang telah selesai adalah sebagian atau seluruh pekerjaan
yang telah dapat dimanfaatkan dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran dan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Menteri Dalam Negeri adalah Direktur Jenderal Otonomi
Daerah.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap mulai
tahun anggaran 2002.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Yang dimaksud Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Laporan konsolidasi triwulanan adalah laporan triwulanan yang disusun oleh
gubernur/walikota/bupati mengenai pelaksanaan seluruh proyek pembangunan yang ada
di daerahnya, yang dirinci menurut sektor, sub sektor dan program.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4212

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s